1. Organisasi
    1. UU No. 50 Tahun 2009 Perubahan kedua atas UU No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
    2. UU No. 3 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
    3. UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
    4. Kepres No. 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi
    5. KMA No. 096 Tahun 2006 Tentang Tanggung Jawab KPTA dan KPA
    6. Peraturan Menpan No. 12 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Tata Laksana
    7. Peraturan Menpan No. 135 Tahun 2004 Tentang Pedoman Umum Evaluasi LAKIP
    8. PERMA No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
    9. PERMA No. 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan
  2. Administrasi
    1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
    2. SK KMA No. 125 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang MA
    3. PP No. 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat PNS
    4. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik NegaraPP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara
    5. PP No. 15 Tahun 1979 Tentang Daftar Urut Kepangkatan PNS
    6. Peraturan MENPAN-RB No. 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah
    7. Peraturan BKN No. 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Pertek Pensiun PNS dan Janda Duda
  3. Kepegaawaian
  4. Keuangan

PEDOMAN PENGELOLAAN  TATA LAKSANA

  1. Kep. KMA No. 143/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Memberlakukan Buku I
  2. Permenpan dan RB RI No. 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah
  3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Th.2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.

PEDOMAN PENGELOLAAN PERENCANAAN

  1. Peraturan Menteri Keuangan RI No.49/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011.
  2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-22/PB/2011 tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011.
  3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-33/PB/2008 tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja
  4. Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar.
  5. Peraturan Pemerintah RI No. 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
  6. Peraturan Pemerintah RI No.39 Th.2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah.

PEDOMAN PENGELOLAAN  PELAPORAN

  1. Peraturan Menteri Keuangan RI No.171/PMK/05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
  2. Peraturan Menteri Keuangan RI No.170/ PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pada Satuan Kerja.
  3. Peraturan Menteri Keuangan RI No.237/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.228/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah.

PEDOMAN PENGELOLAAN  TEKNOLOGI INFORMASI

  1. SK. KMA No. 1-144 tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan
  2. UU Nomor 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik
  3. Surat Edaran tentang Penilaian Website

Bahasa / Language

enfrdeitptrues

Jam Kerja

jam layanan website

Aplikasi Gugatan Mandiri

gugatan mandiri

Statistik Pengunjung

53170
TodayToday42
YesterdayYesterday135
This WeekThis Week42
This MonthThis Month2801
All DaysAll Days53170